Tragedi Ponpes Al Khoziny: Alarm Serius tentang Pentingnya Kepatuhan SLF dan PBG di Pesantren Indonesia

Runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada 29 September 2025 meninggalkan duka mendalam sekaligus peringatan keras bagi dunia pendidikan berbasis pesantren. Insiden ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan bangunan masih sering dinomorduakan, terutama dalam hal pemenuhan dokumen teknis seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang seharusnya menjadi standar minimum sebelum sebuah bangunan digunakan.

Tragedi ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap SLF dan PBG bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kebutuhan nyata untuk melindungi keselamatan setiap penghuni bangunan.

Fakta Nasional: Ribuan Pesantren Belum Memiliki SLF dan PBG

Data terbaru tahun 2025 mencatat bahwa dari lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia, hanya sekitar 51 yang tercatat memiliki SLF dan PBG secara lengkap. Angka ini mencerminkan kondisi yang memprihatinkan, mengingat:

• Mayoritas pesantren belum pernah melalui pemeriksaan kelayakan struktur bangunan
• Bangunan bertingkat digunakan tanpa verifikasi keamanan dari pihak yang berwenang
• Risiko kegagalan struktur terbuka setiap saat, khususnya pada bangunan lama atau yang sedang dalam proses renovasi

Dengan kapasitas santri yang besar dan kehidupan yang berlangsung siang-malam di dalam bangunan tersebut, ketidakpatuhan ini menjadi potensi bahaya yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Detik-Detik Keruntuhan: 29 September 2025

Bangunan dua lantai yang berfungsi sebagai asrama sekaligus tempat ibadah itu roboh pada sore hari, sesaat setelah salat Asar. Saksi mata menyebut bangunan sempat bergetar sebelum akhirnya runtuh dengan cepat.

Jenis keruntuhan yang terjadi adalah pancake collapse, yaitu kondisi di mana setiap lantai jatuh menimpa lantai di bawahnya secara berurutan. Pola keruntuhan ini sangat berbahaya karena hampir tidak menyisakan ruang yang cukup bagi korban untuk selamat. Dampaknya sangat menggetarkan publik:

• Lebih dari 60 santri meninggal dunia
• Ratusan orang mengalami luka-luka
• Sejumlah korban sempat tertimbun di bawah reruntuhan

Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi bangunan pesantren paling fatal dalam sejarah Indonesia.

Dugaan Penyebab: Renovasi Tanpa Perhitungan Teknis

Bangunan diketahui sedang dalam proses renovasi. Pada hari kejadian, pengecoran dilakukan di lantai atas sehingga menambah beban yang signifikan pada struktur yang ada. Dugaan awal dari pihak berwenang menunjukkan sejumlah faktor penyebab:

• Beban renovasi melebihi kemampuan dukung struktur bangunan lama
• Tidak ada keterlibatan tenaga ahli bersertifikat dalam proses pembangunan
• Pengawasan teknis sangat minim selama proses renovasi berlangsung
• Tidak ada pemeriksaan kelayakan struktur sebelum renovasi dimulai

Ketiadaan SLF dan PBG memperparah situasi ini karena tidak ada proses verifikasi resmi yang memastikan bangunan aman sebelum digunakan maupun sebelum direnovasi.

Respons Pemerintah: Dari Bantuan Darurat hingga Rencana Audit Nasional

Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bergerak cepat setelah tragedi ini terjadi. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:

1. Menteri Agama hadir langsung di lokasi dan menyalurkan bantuan senilai Rp610 juta, sekaligus mengingatkan bahwa lebih dari 80 pesantren lain berada dalam kondisi bangunan yang berisiko.
2. Kementerian PUPR membuka layanan konsultasi teknis untuk membantu pesantren, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya dalam memastikan keamanan struktur bangunan mereka.
3. Rencana audit nasional pesantren diarahkan khusus pada bangunan bertingkat dan pesantren yang menampung santri dalam jumlah besar.
4. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk mendampingi proses pengurusan SLF dan PBG, terutama bagi pesantren kecil yang terkendala biaya atau akses informasi.

Pelajaran Besar dari Tragedi Al Khoziny

Tragedi Ponpes Al Khoziny memberikan tiga pelajaran mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun yang bertanggung jawab atas keselamatan bangunan pendidikan:

• Standar keselamatan bangunan tidak boleh dinegosiasikan atas dasar keterbatasan biaya maupun kebiasaan
• Setiap proses renovasi dan pembangunan wajib diawasi oleh tenaga profesional bersertifikat
• SLF dan PBG harus dipenuhi sebelum bangunan digunakan, bukan setelah musibah terjadi

Para santri tinggal dan beraktivitas di dalam bangunan tersebut setiap harinya. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab bersama — pengasuh pesantren, pemerintah, tenaga ahli, hingga wali santri.

Langkah Konkret untuk Mencegah Tragedi Serupa

5. Pesantren harus segera memastikan SLF dan PBG dipenuhi, terutama untuk bangunan bertingkat atau yang menampung banyak penghuni.
6. Pemerintah daerah wajib berperan aktif dalam memfasilitasi — bukan sekadar menunggu permohonan, tetapi melakukan pendampingan secara proaktif.
7. Wali santri berhak dan perlu bertanya secara langsung: “Apakah bangunan yang ditempati anak saya sudah dinyatakan layak secara resmi?”
8. Renovasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga ahli. Praktik pembangunan secara gotong royong tanpa perhitungan struktur tidak lagi dapat diterima sebagai standar.

Kesimpulan: Keselamatan Bukan Sekadar Kewajiban Administratif

Tragedi Al Khoziny membuktikan secara nyata bahwa mengabaikan standar keselamatan bangunan bukan hanya berarti melanggar aturan — tetapi dapat merenggut puluhan nyawa sekaligus.

SLF dan PBG bukan penghambat pembangunan pesantren. Keduanya adalah lapisan perlindungan yang memastikan setiap santri dapat menuntut ilmu di tempat yang aman. Keselamatan manusia selalu lebih penting daripada efisiensi biaya atau kebiasaan membangun tanpa perhitungan teknis yang memadai.

Jangan tunggu tragedi berikutnya. Penuhi legalitas bangunan Anda sekarang.